Demokrasi Modern menurut definisi aslinya adalah
bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau
di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara
terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang
kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak,
yakni dari mayoritas di pemerintahan (consent of a majority of adult
governed). Namun batasan konseptual yang mudah difahami tentang
“demokrasi” adalah, suatu proses dari system penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan suatu negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.Sedang batasan operasional dari “demokrasi”
adalah, bagaimana indikator demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan
itu dapat diketahui dengan mengukur dan mempertanyakan indikator
demokrasi tersebut, seperti : 1. Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan
Pemilu ; 2. Tentang sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik
dalam bermusyawarah (negosiasi); 3. Tentang sehat tidaknya partisipasi
rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik suatu Pemerintahan ; 4.
Tentang sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat dipergunakan dalam
mengkontrol jalannya pemerintahan, seperti : hak angket, hak budget, hak
interplasi, hak amandemen dan hak-hak lainnya. Untuk mengukur
suatu negara demokratis atau tidak, harus diukur dari batasan atau
definisi operasi tentang proses demokrasi yang dijalankan, bukan dari
definisi konsep tentang arti demokrasi itu.
Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini serasa jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari : 1. Partisipasi rakyat dalam setiap Pemilihan Umum atau Pilkada atau Pilkades selalu dapat dibeli dengan uang ; 2. Pemilu dari masa kemasa penuh dengan kecurangan ; 3. Pamer kekuatan massa menjadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk melakukan tekanan-tekanan kepada pihak lawan politiknya ; 4. Saat bangsa ini atau tokoh-tokoh politik berbeda pendapat di dalam bermusyawarah di dalam Panitia Khusus (PANSUS) atau bernegosiasi maka perbedaan pendapat yang terjadi tersebut cenderung menjadi bibit permusuhan ; 5. hak-hak DPR sebagai mekanisme kontrol terhadap Pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya ; 6. Cita-cita jadi anggota Legislatif tidak diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yang bertujuan akan memperjuangkan cita-cita bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 ;
Cita-cita bangsa dan Nasionalisme inilah yang harus diperjuangkan dan ditegakkan para politikus juga para Legislator dan Pemerintah jika ia nantinya terpilih di Eksekutif atau menjadi anggota Legislatif di Parlemen (DPR/DPRD).
Sedangkan seperti kita ketahui kebanyakan dari anak bangsa ini ingin jadi pimpinan Parpol, Kades, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden,anggota legislatif atau pejabat apapun sebagian besar hanya sekedar mencari prestige atau gengsi sosial.
Fakta telah menunjukkan kebanyakan dari mereka setelah kekuatan dan modal dikerahkan untuk menjadi apa yang diinginkan atau menjadi Caleg sekedar untuk menjadi anggota legislatif pada akhirnya ternyata gagal tentu tidak sedikit pula yang menderita stress bahkan sakit jiwa.
Tidak berlebihan kalau iman dan taqwa para calon pemimpin bangsa ini dipertanyakan atau perlu diragukan atau mungkin juga cara berpikir bangsa ini memang sudah pada sakit, sehingga tidak faham bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara.
Mungkin juga sebagian besar elite politik kita tidak faham bahwa ikut dalam partai politik sesungguhnya ia sedang membawa misi ideologi yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini bermartabat.
Bahkan mungkin juga kita tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai sebuah bangsa yang besar yang akibat kurang memahami sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang akibatnya kita sudah kehilangan jejak bagaimana menghormati sejarah luhur perjuangan bangsa ini dari bangsa yang terhina akibat penjajahan menjadi bangsa yang merdeka yang semua itu dibayar dengan darah, nyawa dan air mata para Pejuang bangsa ini.
Kita sebagai bangsa sekarang memang tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, namun tidak dapat dipungkiri kita saat ini dijajah oleh bangsa sendiri yang terkotak-kotak dalam ikatan primordialisme yang dampaknya jauh lebih kejam dari penjajahan bangsa asing itu sendiri.
Untuk menyelamatkan semua ini kita harus bangkit dan mengenal sejarah dan cita-cita bangsa ini serta menjalankan demokrasi Pancasila yang mengedepankan Iman dan Taqwa, Kemnusiaan dan Nasionalisme dalam budaya prilaku kita saat berdemokrasi untuk mendapatkan kekuasaan yang sah demi mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan.
Namun dalam proses itu semua harus dilakukan melalui Penegakan Hukum Yang Baik dan tersedianya Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum (Law Enforcement) yang diiringi adanya kesadaran seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk selalu patuh dengan hukum terutama dalam pesta demokrasi. Fakta yang ada adalah, bangsa ini miskin pendidikan, miskin partisipasi politik karena hak suaranya telah dibeli, miskin keamanan dan kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yang miskin bukanlah hal yang ideal untuk diajak berdemokrasi apalagi ditengah carut-marutnya penegakan hukum, maka dalam situasi seperti ini mustahil tujuan negara Indonesia dapat tercapai dengan baik, mustahil demokrasi dan pemilu berjalan mulus tanpa ada kecurangan.
Bahkan pembangunan cenderung berdampak sebaliknya yaitu membuat rakyat semakin miskin, merusak system dan prilaku sosial dan merusak lingkungan hidup serta merajalelanya budaya korupsi yang semakin sulit dicegah. Bukankah fakta yang ada, dimana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaannya. Ironis !!
Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini serasa jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari : 1. Partisipasi rakyat dalam setiap Pemilihan Umum atau Pilkada atau Pilkades selalu dapat dibeli dengan uang ; 2. Pemilu dari masa kemasa penuh dengan kecurangan ; 3. Pamer kekuatan massa menjadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk melakukan tekanan-tekanan kepada pihak lawan politiknya ; 4. Saat bangsa ini atau tokoh-tokoh politik berbeda pendapat di dalam bermusyawarah di dalam Panitia Khusus (PANSUS) atau bernegosiasi maka perbedaan pendapat yang terjadi tersebut cenderung menjadi bibit permusuhan ; 5. hak-hak DPR sebagai mekanisme kontrol terhadap Pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya ; 6. Cita-cita jadi anggota Legislatif tidak diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yang bertujuan akan memperjuangkan cita-cita bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 ;
Cita-cita bangsa dan Nasionalisme inilah yang harus diperjuangkan dan ditegakkan para politikus juga para Legislator dan Pemerintah jika ia nantinya terpilih di Eksekutif atau menjadi anggota Legislatif di Parlemen (DPR/DPRD).
Sedangkan seperti kita ketahui kebanyakan dari anak bangsa ini ingin jadi pimpinan Parpol, Kades, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden,anggota legislatif atau pejabat apapun sebagian besar hanya sekedar mencari prestige atau gengsi sosial.
Fakta telah menunjukkan kebanyakan dari mereka setelah kekuatan dan modal dikerahkan untuk menjadi apa yang diinginkan atau menjadi Caleg sekedar untuk menjadi anggota legislatif pada akhirnya ternyata gagal tentu tidak sedikit pula yang menderita stress bahkan sakit jiwa.
Tidak berlebihan kalau iman dan taqwa para calon pemimpin bangsa ini dipertanyakan atau perlu diragukan atau mungkin juga cara berpikir bangsa ini memang sudah pada sakit, sehingga tidak faham bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara.
Mungkin juga sebagian besar elite politik kita tidak faham bahwa ikut dalam partai politik sesungguhnya ia sedang membawa misi ideologi yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini bermartabat.
Bahkan mungkin juga kita tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai sebuah bangsa yang besar yang akibat kurang memahami sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yang akibatnya kita sudah kehilangan jejak bagaimana menghormati sejarah luhur perjuangan bangsa ini dari bangsa yang terhina akibat penjajahan menjadi bangsa yang merdeka yang semua itu dibayar dengan darah, nyawa dan air mata para Pejuang bangsa ini.
Kita sebagai bangsa sekarang memang tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, namun tidak dapat dipungkiri kita saat ini dijajah oleh bangsa sendiri yang terkotak-kotak dalam ikatan primordialisme yang dampaknya jauh lebih kejam dari penjajahan bangsa asing itu sendiri.
Untuk menyelamatkan semua ini kita harus bangkit dan mengenal sejarah dan cita-cita bangsa ini serta menjalankan demokrasi Pancasila yang mengedepankan Iman dan Taqwa, Kemnusiaan dan Nasionalisme dalam budaya prilaku kita saat berdemokrasi untuk mendapatkan kekuasaan yang sah demi mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan.
Namun dalam proses itu semua harus dilakukan melalui Penegakan Hukum Yang Baik dan tersedianya Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum (Law Enforcement) yang diiringi adanya kesadaran seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk selalu patuh dengan hukum terutama dalam pesta demokrasi. Fakta yang ada adalah, bangsa ini miskin pendidikan, miskin partisipasi politik karena hak suaranya telah dibeli, miskin keamanan dan kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yang miskin bukanlah hal yang ideal untuk diajak berdemokrasi apalagi ditengah carut-marutnya penegakan hukum, maka dalam situasi seperti ini mustahil tujuan negara Indonesia dapat tercapai dengan baik, mustahil demokrasi dan pemilu berjalan mulus tanpa ada kecurangan.
Bahkan pembangunan cenderung berdampak sebaliknya yaitu membuat rakyat semakin miskin, merusak system dan prilaku sosial dan merusak lingkungan hidup serta merajalelanya budaya korupsi yang semakin sulit dicegah. Bukankah fakta yang ada, dimana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaannya. Ironis !!
